BEKASI,Suaraandalas.com -Kegiatan Studi Tiru Para Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke Provinsi Kuta Bali menjadi sorotan penting di tengah masyarakat Kabupaten Bekasi.
Salah satunya Ujang HS, seorang warga Kabupaten Bekasi, sekaligus aktivis yang sudah malang melintang di Kabupaten Bekasi menyampaikan keprihatinannya terhadap kegiatan Studi Tiru Bimtek ke Kuta Bali yang dianggapnya diduga tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, kegiatan Bimtek tersebut hanya berujung pada jalan-jalan berkedok Bimtek dengan total anggaran mencapai 15 juta rupiah per orang.
“Setiap kegiatan Bimtek, mau tidak mau, setiap desa harus membayar puluhan juta rupiah. Sementara manfaatnya diragukan,” dana tersebut kemungkinan besar diserap dari dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakatnya bukan kepentingan BPD Dan Kepala Desa, ujar Ujang Ke awak media pada hari Selasa (7/5/2024).
Lanjutnya Protes Ujang Hs menyoroti, pentingnya pengelolaan dana desa dengan bijaksana dan transparan. Mendagri dan Pemerintah Kabupaten Bekasi diminta untuk mengkaji ulang kegiatan Bimtek Kepala Desa agar lebih efektif dan efisien serta melakukan evaluasi terhadap manfaat nyata yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
Selain itu, transparansi penggunaan dana desa serta evaluasi terhadap manfaat nyata yang diperoleh dari kegiatan Bimtek ke Provinsi Bali juga menjadi perhatian utama. Saya selaku Warga meminta agar setiap pengeluaran dana desa dipertanggung jawabkan dengan baik dan bahwa, kegiatan seperti Bimtek harus memberikan dampak yang nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam menanggapi sorotan ini, Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan untuk lebih proaktif dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan dana desa.
Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan efektif demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat, kata Ujang.
Sambungnya Kalau masalah anggaran sesuai dan tidaknya, Ya itu kan urusan mereka seperti apa tetapi yang kita permasalahkan juga kenapa acara Bimtek tersebut tidak dilaksanakan di wilayah Jawa Barat setidaknya biar Pendapatan Hasil Daerah (PHD) nya bisa mengalir kembali ke Kabupaten Bekasi Kenapa harus di Bali. tutup, Ujang Hs.
Ketika awak media mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mempertanyakan Bimtek Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Bekasi, awak media berhasil menemui salah satu staf di bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) dengan jawaban terkait itu saya No Commen, coba abang tanya saja ke bagian I.O nya orang pojokan dan Coba tanya langsung kepada Kepala Desa terkait tentang kegiatan Bimtek Studi Tiru Ke Bali tersebut, ucapnya.
Editor : An dan WN